• Hosted by RockYouPhotos.com
  • Daftar

  • Arsip

  • Kategori

  • RSS dephut

    • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
  • Photo Kegiatan

    Hosted by RockYouPhotos.com
  • Hosted by RockYouPhotos.com
  • Hosted by RockYouPhotos.com

Sejarah Terbentuknya Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC)

Sejak terbentuknya tenaga pengamanan hutan di Indonesia yang dahulu bernama Polsus PPA (Polisi Khusus Perlindungan dan Pengawetan Alam), kemudian berubah menjadi Jagawana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 471/Kpts-Ii/1988, dan berubah kembali menjadi Polisi Kehutanan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 378/Kpts-V/1999, maka sampai dengan tahun 2004 Polisi Kehutanan dalm menjalankan tugasnya hanya terbatas pada wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Dinas Kehutanan ditempat ia bekerja. Padahal gangguan keamanan hutan yang terjadi semakin kompleks dan melintasi batas – batas wilayah kerja UPT atau Dinas Kehutanan tertentu, sehingga banyak gangguan keamanan hutan yang terjadi tidak dapat ditangani dengan tuntas, seperti penjarahan dan perambahan hutan, illegal logging, perdagangan tumbuhan dan satwa liar, penambangan tanpa ijin, dan gangguan keamanan hutan lainnya. Ditambah lagi pada masa euporia reformasi (1997 s/d 2004) penjarahan dan pendudukan kawasan hutan semakin merajalela dan sulit dihentikan dengan kekuatan Polisi Kehutanan yang hanya mengamankan hutan dan hasil hutan pada areal kerjanya masing – masing. Disamping itu era otonomi daerah yang membawa ekses euporia kedaerah timbul perbedaan didalam pengurusan dan pengelolaan kawasan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung antara pusat dan daerah.

Memperhatikan kondisi tersebut diatas, maka pada tahun 2002 para petinggi kehutanan di Jawa Bagian Barat dan Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan bercita – cita untuk membangun jaringan kerja diantara UPT Pusat lingkup Ditjen PHKA dan PT. Perhutani Unit III dalam menangani gangguan keamanan hutan. Para penggagas pembentuk jaringan tersebut adalah Kepala Balai KSDA Jawa Barat I, Kepala Balai KSDA Jawa Barat Ii, Kepala Balai KSDA DKI Jakarta, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Kepala Balai taman Nasional Gunung Halimun, Kepala Balai Taman Nasional kepulauan Seribu dan Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

Dalam rangka mewujudkan cita – cita tersebut, maka pada tahun 2002 Kepala Balai KSDA Jawa Barat berinisiasi untuk mengumpulkan Polhut yang berada di Jawa Bagian Barat dengan mengadakan apel siaga Polisi Kehutanan dan dilanjutkan dengan Seminar Penanganan Gangguan Keamanan Hutan di Cagar Alam Kamojang Garut, Jawa Barat. Dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan “Deklarasi Kamojang”. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah perlu dibentuknya Satuan Tugas Khusus Polhut untuk mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan hutan yang terjadi di Jawa Bagian Barat.

Tindak lanjut dari Deklarasi Kamojang tersebut, telah dilakukan beberapa kali pertemuan oleh para Polisi Kehutanan antara lain di Cibodas (TN Gunung Gede Pangrango), Cikepuh (BKSDA Jawa Barat), dan Labuan Banten (TN Ujung Kulon). Dari beberapa pertemuan disepakati dibentuknya Satuan Tugas Khusus Polisi Kehutanan di Jawa Bagian Barat dengan Nama “SATUAN TUGAS KHUSUS POLISI KEHUTANAN (SATGASSUS) DADALI” yang beranggotakan Polhut – Polhut terpilih dari masing – masing UPT lingkup Ditjen PHKA dan PT. Perhutani.

Pola pengaman yang dilakukan oleh SATGASSUS DADALI tersebut sangat efektif karena kegiatan pengamanan hutan dan peredarannya oleh Polhut dapat dilakukan secara bersama – sama dengan kekuatan yang lebih besar.

Selanjutnya dengan adanya perubahan Organisasi Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan (PPH) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-Ii/2005, Sub Direktorat Polhut & PPNS mencoba mengembangkan pola kerja SATGASSUS DADALI untuk diberlakukan secara nasional. Sejak awal tahun 2005, beberapa pertemuan telah dilakukan Direktorat PPH Ditjen PHKA dan disepakati dibentuk Suatu Pasukan Khusus yang handal, profesional, mobilitas tinggi dalam penanganan gangguan keamanan hutan dengan nama SATUAN POLHUT REAKSI CEPAT disingkat SPORC.

Angkatan Pertama (2005), telah dididik sebanyak 299 orang yang lulus seleksi dan ditempatkan pada 10 (sepuluh) Brigade SPORC di 10 Provinsi di Indonesia (Brigade Macan Tutul/ Sumut, Brigade Beruang/ Riau, Brigade Harimau/ Jambi, Brigade Siamang/ Sumsel, Brigade Bekantan/ Kalbar, Brigade Kalaweit/ Kalteng, Brigade Enggang/ Kaltim, Brigade Anoa/ Sulsel, Brigade Kasuari/ Papua Barat, Brigade Kanguru/ Papua). Selanjutnya Angkatan Kedua (2006) telah dididik 298 orang yang lulus seleksi dan dibentuk 1 (satu) Brigade SPORC di DKI Jakarta. Ke 298 orang tersebut ditempatkan pada 11 (sebelas) Brigade/ Provinsi. Angkatan Ketiga (2007) telah dididik sebanyak 300 orang dan ditempatkan pada 11 Briagade/ Provinsi.

Profil SPORC

A.  Nama dan Karakter

Satuan Tugas Khusus yang dibentuk dalam lingkup Polisi Kehutanan ini diberi nama SATUAN POLHUT REAKSI CEPAT disingkat SPORC.

SPORC di wilayah teritorial/propinsi mempunyai Kesatuan dengan nama Brigade yang memiliki nama dan lambang tersendiri sebagai ciri khas daerah masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya, SPORC bergerak dan bertindak cepat; memiliki watak, disiplin, mental dan  fisik yang tangguh; handal dan profesional; jujur, bertanggungjawab  dan amanah dalam menangani berbagai ancaman dan gangguan keamanan hutan.

B.  Lambang

lambang-sporc

lambang-sporc

C.  Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang optimal.

Misi :

Mencegah dan menanggulangi setiap gangguan terhadap keamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan peredarannya secara CEPAT, TEPAT, dan AKURAT.


D.  Motto dan Doktrin

Motto : “BERFIKIR CEPAT, BERTINDAK TEPAT, HASIL AKURAT”

Doktrin : “CARI, TANGKAP, DAN TUNTASKAN”


E.  Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.  Kedudukan

SPORC berkedudukan di Ibu kota Propinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

2.  Tugas Pokok dan Fungsi

Anggota SPORC mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan di seluruh wilayah Indonesia.

F.   Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh anggota SPORC dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :

1.  Kegiatan Preventif,

Yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya  gangguan keamanan hutan seperti illegal logging,  penjarahan dan perambahan hutan, peredaran tumbuhan dan satwa liar secara illegal, penambangan tanpa ijin, pengrusakan terumbu karang  dan gangguan keamanan hutan lainnya dengan prioritas kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung yang ada diwilayah provinsi tempat tugas.

Kegiatan yang dilakukan antara lain patroli, penjagaan, pemeriksaan terhadap lalulintas dan peredaran hasil hutan (flora & fauna),  peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap upaya konservasi sumber daya alam, penyebarluasan informasi konservasi dan kegiatan preventif lainnya.

2.  Kegiatan Represif,

Yaitu kegiatan penindakan terhadap gangguan keamanan hutan yang terjadi. Kegiatan yang dilakukan antara lain operasi intelijen, operasi khusus, operasi terpadu, gabungan, fungsional, yustisi,  dan lain-lain.

3.  Penanganan kasus/perkara

Kegiatan ini dilakukan terhadap pelaku pelanggaran maupun kejahatan tindak pidana kehutanan yang ditemukan oleh SPORC.  Kegiatan penanganan kasus ini merupakan proses hukum terhadap suatu tindak pidana kehutanan mulai dari penyelidikan/observasi, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, pengurusan barang bukti dan alat bukti,  penyerahan tersangka dan barang bukti, serta memantau proses penyelesaian perkara  sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

Kegiatan penanganan kasus tidak dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif,  berapa lama dan berapa jumlah kasus yang ditangani  dalam setiap tahun oleh SPORC.  Hal ini akan tergantung dari hasil kegiatan SPORC dilapangan dan profesionalisme kinerja SPORC.  Dalam pelaksanaannya kegiatan penanganan kasus ini memerlukan koordinasi dan jaringan yang kuat khususnya dengan lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun dengan Lembaga Bantuan Hukum serta instansi terkait lainnya.

4.  Peningkatan kualitas SDM

Sebagai anggota satuan yang diharapkan dapat berfikir dan bertindak cepat dalam segala hal, maka peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM anggota SPORC perlu mendapat perhatian khusus dan perlu dilakukan secara berkelanjutan.  Bentuk kegiatan yang diperlukan yaitu Pelaksana Pengendali Harian Teritorialan fisik dan mental, serta pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemahiran dan keterampilan anggota.

5.  Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan lain yang dapat dilakukan yaitu kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti operasi pencarian dan penyelamatan korban (SAR) banjir, gempa bumi dan  membantu penanganan  bencana alam lainnya.

G.  Organisasi

Berdasakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 476/Menhut-II/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Di Setiap Provinsi Seluruh Indonesia, struktur organisasi SPROC diatur sebagai berikut :

sotk sporc

sotk sporc

Dalam rangka memperlancar kegiatan SPORC, Pelaksana Pengendali Harian Teritorial SPORC memiliki kewenangan membentuk gugus tugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing dan selanjutnya dilaporkan kepada Pengendali Harian SPORC.

H.  Kode Etik

Kode etik merupakan sikap dan perilaku serta jiwa seorang anggota SPORC. Oleh sebab itu kode etik sangat penting dan diperlukan dalam upaya membangun profesionalisme anggota SPORC. Pada prinsipnya kode etik mencakup hal-hal yang berkaitan dengan jiwa anggota SPORC yang dilandasi semangat ksatria, serta sikap dan perilaku yang jujur, berani, bertanggungjawab, terhomat, disiplin, dan teguh dalam pendirian. Disamping kode etik bagi setiap anggota SPORC, juga diperlukan kode etik diantara korpsnya.  Kode etik dalam hubungan vertikal kepada atasan atau pangkat yang lebih tinggi, hubungan horizontal antara sesama anggota dengan pangkat yang sama atau strata yang sama, atau hubungan diagonal baik secara internal dilingkungan kerjanya atau secara eksternal dengan instansi terkait.